RUU KUHP, Pakar Jelaskan Bahaya Pasal Multitafsir Penghinaan Presiden

Unjuk Rasa Mahasiswa Di Jakarta

Pemerintah memasukkan pasal mengenai penghinaan presiden dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ahli hukum pidana menilai, pasal tersebut berpotensi untuk disalahgunakan aparat.

Dalam draf RUU KUHP, mereka yang menghina Presiden atau Wakil Presiden terancam penjara 3, 5 tahun. Sedangkan penghinaan lewat media sosial ancamannya bisa mencapai 4, 5 tahun bui.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad  mengatakan pasal penghinaan presiden tidak boleh multitafsir. “Pasal tersebut harus jelas, tidak ‘abu-abu’ tidak multitafsir dan memenuhi prinsip lex scripta, lex certa, lex stricta dan lex praevia, ” katanya saat dihubungi Katadata.co, id, Kamis (10/6).

 

Adapun, lex scripta artinya hukum pidana tersebut harus tertulis sementara lex certa artinya rumusan delik pidana itu harus jelas. Sedangkan, lex stricta artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi, sementara lex …

Selengkapnya : RUU KUHP, Pakar Jelaskan Bahaya Pasal Multitafsir Penghinaan Presiden

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *