Viral Predatory Pricing di E-Commerce, Bisa Membunuh UMKM

Pemerintah kini tengah mengusut praktik-praktik
kecurangan yag terjadi di e-commerce.  Sejauh ini, menurut Menteri
Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi salah satu praktik kecurangan yang paling
banyak ditemukan adalah predatory pricing.

Dikutip dari Detik, predatory pricing
adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam
menjual produk dengan harga yang sangat rendah.

Tujuan utamanya yaitu untuk
menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha
yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama.

Tidak hanya sekadar mengusut
praktik-praktik curang di e-commerce, ia bahkan berjanji bakal membereskan permasalahan
itu dengan segera.

Baca juga: Prediksi Masa Depan Digital Marketing di Era New Normal

Hal tersebut untuk menertibkan
tata niaga di e-commerce dalam negeri, dengan kata lain agar tidak ada lagi sesama
pedagang yang dirugikan.

“Indikasi sudah ada. Kami
sedang mempelajari. Orang menjual-membeli harus mengikuti aturan. Kemendag
menjadi wasit, regulator. Kami akan menjamin pasar ini adil,” ujar Lutfi
dalam Konferensi Pers Rapat Kerja Kemendag 2021, dikutip dari Detik hari Selasa
09 Maret 2021.

Lutfi menjelaskan, praktik
predatory pricing tak hanya merugikan pedagang, tetapi konsumen juga akan terkena
imbasnya.

Hal itu disebabkan harga murah
yang ditawarkan oleh pelaku predatory pricing tadi hanya bersifat sementara.

Setelah pelaku predatory pricing
berhasil menyingkirkan pesaingnya, biasanya harga akan kembali dinaikkan karena
tak ada lagi kompetisi.

Baca juga: Ini Dia 7 Perbedaan E-Commerce dan Marketplace

Praktik semacam ini jelas
bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang
mengharuskan adanya tertib niaga.

Sayangnya, UU itu belum mengatur
secara terperinci terkait ketentuan soal persaingan dan tertib niaga dalam
perdagangan sistem elektronik.

Aturan lain yakni Peraturan
Menteri Perdagangan No. 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan,
Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik juga belum secara spesifik mengatur hal tersebut.

Salah satu pasal yang mengatur
soal harga di e-commerce hanya ada di Pasal 24, namun itu berkaitan dengan
potongan harga dalam rangka promosi produk.

Untuk itu, ke depannya pemerintah
akan mengeluarkan aturan baru terkait tata tertib niaga tersebut yang
berazaskan kesetaraan dan keadilan alias fair trade baik di e-commerce maupun
perdagangan tradisional.

“Kami mulai dulu, aturan
kami jelaskan dan hasilnya nanti akan kita lihat pasar yang akan memberikan
kebaikan kepada industri dan pasar nasional,” kata Lutfi

Dengan aturan yang akan kami
keluarkan, ingin kami pastikan tidak terjadi kecurangan dan ujungnya bermanfaat
bagi industri dan pasar konsumen nasional,” tambahnya.

Baca juga :Viral, Sejumlah Pemuda Borong Flash Sale Pakai Bot

Presiden Jokowi juga mengingatkan
bahwa predatory pricing dapat membunuh usaha kecil dalam negeri atau UMKM.

“Sekarang ini banyak praktik
predatory pricing. Hati-hati dengan ini bisa membunuh yang kecil-kecil.
Berkali-kali saya sampaikan juga ke Pak Menteri, khususnya Mendag agar ini
dipagari,” kata Jokowi dikutip dari Antara hari Selasa 09 Maret 2021.

Data Kementerian Koperasi dan UKM
menyebut sejak pandemi berlangsung, penjualan UMKM di e-commerce naik hingga
26% dan mencapai 3,1 juta transaksi per hari.

Meski demikian, baru 13% dari
64,2 juta unit UMKM yang memanfaatkan teknologi digital dalam mengelola
usahanya.

(fpk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *