Jurus Pamungkas Jokowi untuk Wajibkan Vaksinasi Covid-19

PEKAN VAKSINASI COVID-19 DI SUMUT

  • Vaksinasi Covid-19 harus dilakukan terhadap 70% penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok.
  • Pemerintah tetap upayakan langkah persuasif.
  • Beberapa negara tidak mewajibkan vaksinasi Covid-19.

Vaksinasi Covid-19 telah dimulai, namun suara-suara penolakan masih terdengar. Pemerintah pun menyiapkan sanksi bagi orang yang menolak vaksin Covid-19. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo mulai 10 Februari 2021 lalu.

Peraturan ini merupakan perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease.

Dalam Perpres tersebut, Pasal 13A ayat (4) menyebutkan, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif itu berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau denda.

Pasal 13A ayat (5) menjelaskan, pengenaan sanksi administratif tersebut dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah …

Selengkapnya : Jurus Pamungkas Jokowi untuk Wajibkan Vaksinasi Covid-19

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *