Cegah Korupsi, KPK Bangun Sinergitas dengan Pemerintah Daerah

Inspiring
City Pasuruan,

Guna
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK menggelar rapat
koordinasi melalui virtual meeting
bersama Pemerintah
Daerah
di seluruh Indonesia pada hari
Kamis
(29/01/2021). Plt. Asisten Pemerintahan, Kepala Inspektorat, dan Kepala BPKA
Kota Pasuruan hadir mewakili Pemerintah Kota Pasuruan  pada acara tersebut di Media Command Center Kota Pasuruan.

KPK
dalam penjelasannya memaparkan tentang 8 (delapan) program intervensi
pencegahan korupsi terintegrasi atau yang dikenal dengan Monitoring Center for Prevention (MCP) di Pemerintah Daerah yang memiliki 38 indikator
dan 103 sub-indikator. Meliputi; APIP, perizinan, pengadaan barang dan jasa,
perencanaan dan penganggaran APBD, manajemen ASN, Tata Kelola Dana Desa,
optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah.

Pada
paparan detailnya, KPK memberikan catatan MCP secara umum. Terdapat beberapa
permasalahan dan langkah dan upaya peningkatannya. Permasalahan umum yang
terjadi adalah terkait dengan komitmen kepala daerah, miss koordinasi dan
komunikasi antar SKPD, terdapat perubahan
sub indikator, perubahan dan penambahan aplikasi Pemerintah Daerah, dan adanya wabah Covid-19.
Dari beberapa permasalahan umum yang ada, KPK memberikan langkah dan upaya
peningkatan. Seperti koordinasi dengan Kepala Daerah, Kementerian/Lembaga terkait,
koordinasi intens dengan Tim MCP Pemerintah Daerah, serta kunjungan offline dan zoom meeting secara berkala. 

KPK
juga menyoroti terkait dengan upaya penyelamatan keuangan dan aset daerah.
Beberapa yang menjadi titik krusial 
adalah terkait dengan program sertifikasi aset (penganggaran,
pengamanan, dan percepatan sertifikasi), penyelesaian aset bermasalah
(pemekaran, P3D, sengketa dengan pihak ketiga), penertiban fasilitas sosial dan
fasilitas umum sebagai aset Pemerintah
Daerah,
optimalisasi pemanfaatan aset daerah, dan penyelesaian piutang tunggakan pajak
dan peningkatan pajak.

Untuk
penyelesaian aset bermasalah, KPK memberikan alur penyelesaiannya. Pertama,
mengidentifikasi aset bermasalah. Kedua, melakukan koordinasi dengan KPK,
Kejaksaan, dan BPN yang kemudian menerbitkan rekomendasi penyelesaian aset.
Ketiga, pemberian surat kuasa khusus kepada Kejaksaan dengan berkoordinasi dengan
Badan Pertanahan Nasional mengenai status dan kronologis aset. Terakhir dengan
pengambil alihan
aset daerah dengan cara menerbitkan SK Hibah atau SK Pinjam Pakai, atau
kesepakatan untuk menghentikan sengketa atau pengembalian aset secara fisik
kepada Pemerintah
Daerah.

Soal
pengamanan aset daerah ini juga menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota
Pasuruan. Kokoh Arie
Hidayat selaku
Plt.
Asisten Pemerintahan menjelaskan
bahwa mengamankan
aset daerah merupakan fokus Pemerintah
Kota Pasuruan saat ini. “Jangan sampai
aset daerah lepas dan dikuasai orang lain tanpa seijin Pemerintah Kota Pasuruan , tegasnya.
(fit) 

.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *