Menkes Budi Akui Kapok Gunakan Data Kemenkes, Ada Apa?

Foto: detikNews

Teknologi.id – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku kapok menggunakan data dari Kementerian Kesehatan. Pasalnya, data tersebut menurutnya tidak sesuai fakta lapangan. Hal ini disampaikan oleh Menkes Budi pada acara virtual Dialog “Vaksin & Kita” Komite Pemulihan Ekonomi & Transformasi Jabar.

Pada acara tersebut, Menkes Budi mengaku mendapatkan dua tugas jangka pendek dari Presiden Joko Widodo. Dua tugas tersebut antara lain vaksinasi dan mengatasi pandemi.

Dengan jujur, Menkes Budi mengatakan bahwa distribusi vaksin untuk tenaga kesehatan pada awalnya mengalami masalah. Masalah tersebut dikarenakan adanya kesalahan terkait jumlah ketersediaan tempat penyimpan vaksin atau cold chain.

Baca juga: Tak Terdaftar Penerima Vaksin Covid? Lakukan Hal Berikut Ini

Diketahui bahwa Indonesia menyediakan 3 juta dosis vaksin untuk tenaga kesehatan di Indonesia. Namun, saat baru mengirimkan 1,2 juta dosis, vaksin tersebut tidak bisa ditampung karena kekurangan tempat penyimpanan. Menkes Budi menjelaskan kekurangan tempat penyimpanan vaksin disebabkan karena pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19. Sehingga, kegiatan vaksinasi reguler tidak berjalan lancar dan banyak vaksin yang disimpan kembali. Oleh karena itu, Menkes Budi mengaku kapok menggunakan data Kemenkes.

“Jadi sekarang saya sudah lihat by Kabupaten, Kota. Nanti saya akan perbaiki strategi vaksinasinya,” kata Budi dalam acara Dialog ‘Vaksin & Kita’ Komite Pemulihan Ekonomi & Transformasi Jabar, yang ditayangkan oleh akun PRMN SuCi, dikutip pada hari Jumat (22/1).

“Datanya, juga supaya enggak salah gimana, sudah kapok saya enggak mau lagi pakai datanya Kementerian Kesehatan gitu kan. Di crossing-crossing datanya sama dukcapil, aku ambil datanya KPU. Kita ambil data KPU manual, itu kemarin baru banyak pemilihan, itu Jawa Barat banyak pemilihan, kayaknya itu yang paling current untuk based data masyarakat diatas 17 tahun. Ambil data KPU,” lanjutnya. 

Selain itu, Menkes Budi mengungkapkan, dirinya langsung menggunakan data Kemenkes yang sudah ada saat menjabat sebagai Menteri Kesehatan yang baru. Saat itu, dia memakai data dari Kemenkes untuk pendataan vaksinasi di rumah sakit dan Puskesmas. Dari data Kemenkes, jumlah itu cukup secara nasional. Namun, setelah ia telusuri data Kemenkes tersebut ke provinsi, kabupaten dan kota, hasilnya tidak cukup. Hal tersebut membuat Menkes Budi tidak mempercayai data nasional.

“Saya enggak mau dua kali ketipu. Ini dibilang secara agregat cukup jumlah puskesmas dan rumah sakit untuk menyuntik. Rumah sakit pemerintah saja, enggak usah libatin Pemda, enggak usah libatin swasta, cukup. Ah aku kapok kan, aku enggak percaya data nasional. Aku mau granularity gak sampai provinsi (saja), sampai kabupaten kodya,” ungkapnya.

“Itu 60 persen gak cukup. Karena Bandung penuh rumah sakit sama puskesmasnya. Nyuntik bisa. Begitu Puncak Jaya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3.000 hari selesai, 8 tahun selesai, karena fasilitasnya enggak ada,” lanjutnya.

Baca juga: Penting Diingat! Ini 5 Cara Menyalakan HP Tanpa Tombol Power

Program vaksinasi COVID-19 dengan vaksin asal China, Sinovac diketahui telah berjalan sejak 11 Januari 2021 lalu. Presiden Indonesia Joko Widodo bersama sejumlah tokoh lain termasuk Menkes Budi diketahui telah menerima vaksinasi tersebut.

(st)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *