Trump Melarang Sejumlah Aplikasi Asal China Termasuk Alipay

Foto: Politico

Teknologi.id – Perintah eksekutif perihal larangan penggunaan delapan aplikasi asal China telah ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada Rabu (06/01).

Delapan aplikasi tersebut yaitu SHAREit, Tencent QQ, VMate, CamScanner, WPS Office, dan aplikasi pembayaran seperti Alipay, WeChat Pay, QQ Wallet.

Dilansir dari Reuters, Trump sendiri sedang memerintahkan Departemen Perdagangan AS untuk menentukan aplikasi asal China mana lagi yang harus dimasukkan ke dalam aplikasi yang dilarang digunakan.

Pelarangan sejumlah aplikasi di akhir masa jabatannya ini merupakan sebuah hukuman yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan asal China tersebut dengan dalih untuk keamanan nasional. Aplikasi-aplikasi tersebut dituding Trump mampu mencuri data pengguna rakyat AS dan memberikannya kepada pemerintah China.

Selain itu, pelarangan sejumlah dompet digital asal negeri tirai bambu itu bertujuan untuk menghindari ancaman yang ditujukan kepada AS, karena aplikasi transaksi tersebut mampu mengakses data sensitif.

Baca Juga: WhatsApp Perkenalkan Aturan Privasi Baru, Ini Perubahannya

Perintah eksekutif ini berlaku beberapa minggu setelah ia lengser sebagai Presiden Amerika Serikat, tepatnya dalam 45 hari ke depan. Kendati demikian, seorang pejabat senior pemerintahan AS menjelaskan bahwa pelaksanaan perintah eksekutif ini harus dibahas terlebih dahulu dengan presiden terpilih, Joe Biden.

Sebelumnya, Trump pernah mengeluarkan perintah eksekutif yang tidak kalah menghebohkan, yaitu melarang penggunaan aplikasi TikTok. Ia berdalih tujuan pelarangan aplikasi TikTok ini adalah untuk melindungi data penggunanya.

Dikarenakan TikTok merupakan aplikasi yang popupler dan diunduh ratusan juta kali, ia ingin data-data pengguna aplikasi tersebut tidak diakses oleh intelijen China. Walaupun begitu, perintah eksekutif ini dinilai menyalahkan wewenang hukumnya. 

Pelarangan aplikasi TikTok ini ditolak oleh pengadilan karena tidak mempunyai alasan yang jelas. Pemerintah AS pun juga telah mengajukan banding atas tetapan pengadilan tersebut.

Baca Juga: Disiarkan Live, Jokowi Disuntik Vaksin COVID-19 13 Januari

(rh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *