Langgar HAM, Kapolri Diminta Cabut Larangan Akses dan Unggah Konten FPI

MAKLUMAT KAPOLRI LARANG PENGGUNAAN SIMBOL FPI

Komunitas Pers dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat menilai Maklumat yang dikeluarkan Kapolri terkait penghentian kegiatan Front Pembela Islam mengandung pasal yang berpotensi melanggar hak asasi manusia hingga mengancam kerja jurnalis. Salah satu pasal dalam maklumat menyatakan bahwa masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

Dalam pernyataan tertulis sejumlah Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil yang terdiri dari ELSAM, ICJR, LBH Pers, PSHK, YLBHI, LBH Masyarakat, Kontras, PBHI, dan IMPARSIAL, beberapa materi dalam Maklumat Kapolri telah memicu kontroversi, terutama dari aspek pembatasan hak asasi manusia. Mereka mengkritisi larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui website maupun media sosial sebagaimana diatur dalam poin 2d yang disertai ancaman hukuman dalam poin 3 maklumat.

“Akses terhadap konten internet merupakan bagian dari hak atas informasi yang dilindungi UUD 1945, khususnya dalam ketentuan Pasal 28F, dan juga sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 14 UU No. 39/1999 tentang Hak …

Selengkapnya : Langgar HAM, Kapolri Diminta Cabut Larangan Akses & Unggah Konten FPI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *