Sengkarut Kinerja Surveyor dalam Tata Niaga Nikel 

Ilustrasi. Investigasi

  • Satu surveyor kinerjanya dalam sorotan karena dianggap merugikan penambang nikel.
  • Kementerian ESDM perlu melakukan evaluasi terhadap surveyor yang telah ditunjuk.
  • Masih ada 8 perusahaan yang tak patuh harga patokan mineral nikel.

 

Kisruh antara penambang dengan pemilik pabrik pemurnian (smelter) soal harga patokan mineral alias HPM nikel belum tuntas. Kini, penambang menemui persoalan baru terkait kinerja penyurvei atau surveyor

Para penambang berpendapat ada perbedaaan hasil analisis antara pelabuhan muat dan bongkar. Akibatnya, penambang mengalami kerugian.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APBNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan transaksi pembelian bijih nikel oleh smelter telah mengacu pada HMN. Namun, verifikasi kualitas bijih nikelnya bermasalah.

Hal ini terjadi setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjuk PT Anindya Wiraputra Konsult menggantikan surveyor yang belum terdaftar di kementerian. Kapasitas perusahaan ini, menurut Meidy, masih belum memenuhi standar pengujian. 

Hal ini pun dikeluhkan oleh para pemasok atau penambang nikel. Waktu …

Selengkapnya : Sengkarut Kinerja Surveyor dalam Tata Niaga Nikel 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *