Penentuan Upah Minimum Sektoral Itu Seperti Negosiasi Dagang Sapi

Aloysius Budi Santoso

RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah mendapat lampu hijau dalam paripurna DPR pada 5 Oktober 2020 lalu. Namun, draf terakhir yang berjumlah 1.187 halaman yang tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo untuk sah menjadi undang-undang itu terus menjadi polemik.

Salah satu yang menuai sorotan adalah klaster ketenagakerjaan. Serikat pekerja menilai pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja hanya menguntungkan pengusaha ketimbang melindungi buruh.

Benarkah demikian? UU Cipta Kerja memang menghapus ketentuan upah minimum sektoral. Regulasi ini juga memberi keleluasaan bagi pengusaha untuk mempekerjakan karyawan secara kontrak atau melalui alih daya.

Bagaimanapun, ada juga kewajiban baru bagi pengusaha dalam UU Cipta Kerja yang sebelumnya tidak diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. “Sekarang di UU ada kewajiban tambahan bagi pengusaha kalau pekerjakan karyawan kontrak, di akhir masa kontraknya kita harus memberikan kompensasi, ” kata Ketua Komite Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial untuk Upah Apindo Aloysius Budi Santoso.

Turut …

Selengkapnya : Penentuan Upah Minimum Sektoral Itu Seperti Negosiasi Dagang Sapi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *